Purbaya: Aturan THR Masih Diproses, Pengumuman Tunggu Presiden

Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan pencairan tunjangan hari raya atau THR 2026 untuk ASN, TNI, dan Polri masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah saat ini masih merampungkan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukumnya.

Soal kepastian pencairan, Purbaya menegaskan pengumuman resminya bukan dari kementeriannya, melainkan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.

Meski aturan belum diumumkan, Purbaya memastikan anggaran THR sudah aman. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp55 triliun untuk pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri.

“(Aturan) Kan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah THR akan cair dalam pekan ini, Purbaya hanya menjawab singkat.

“Terserah Presiden.”

Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut pencairan THR direncanakan dimulai pada pekan pertama Ramadan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu 18 Februari.

Namun, ia belum menyebutkan tanggal pasti. Menurutnya, penyaluran THR hanya tinggal menunggu waktu.

“Bentar lagi,” ucapnya.

Besaran anggaran Rp55 triliun untuk THR ini juga disampaikan Purbaya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.

Dalam proyeksi belanja pemerintah triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun, anggaran THR termasuk di dalamnya. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan belanja pemerintah di awal 2026 akan dijalankan tepat waktu agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ia optimistis performa ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 bisa berlanjut hingga 2026.